Di Jepang, beberapa bisnis dilarang atau diatur dengan ketat oleh undang-undang dan regulasi pemerintah. Berikut adalah beberapa jenis bisnis yang dilarang atau diatur ketat di Jepang:
- Perjudian: Mayoritas bentuk perjudian, termasuk kasino komersial, dilarang di Jepang. Meskipun ada pengecualian untuk beberapa jenis perjudian seperti lotere dan balapan kuda, perjudian lainnya dilarang secara hukum.
- Prostitution (Pelacuran): Pelacuran di Jepang ilegal, meskipun bisnis yang menyediakan “layanan hiburan” atau “pertemuan dengan lawan jenis” yang sering beroperasi sebagai tempat prostitusi terselubung dapat ditemukan.
- Perdagangan Narkoba: Perdagangan narkoba dilarang secara ketat di Jepang dan hukumannya sangat berat. Hukuman bagi pelaku kejahatan narkoba bisa mencakup hukuman mati.
- Perjudian Mesin Pachinko: Meskipun slot lucky neko pachinko (jenis permainan mesin pinball) adalah bisnis besar di Jepang, hukum memandangnya sebagai permainan keterampilan dan bukan perjudian. Namun, praktik memperoleh uang tunai melalui penukaran poin pachinko adalah hal yang dilarang.
- Bisnis Ponzi (Money Games): Skema investasi Ponzi atau “money games” yang menawarkan imbal hasil yang tidak realistis dan mengandalkan uang dari peserta baru untuk membayar imbal hasil bagi peserta lama dilarang di Jepang.
- Perdagangan Hewan Liar: Perdagangan spesies hewan liar yang dilindungi di bawah undang-undang internasional dilarang di Jepang, seperti perdagangan gading gajah atau satwa liar langka lainnya.
- Praktek Kesehatan Alternatif yang Dilarang: Beberapa praktek kesehatan alternatif yang tidak memiliki lisensi resmi atau yang dianggap berbahaya bagi kesehatan, seperti terapi dengan suntikan yang tidak sah, dilarang di Jepang.
- Perdagangan Pornografi Anak dan Pornografi yang Melanggar Hukum: Perdagangan pornografi anak dan pornografi yang melanggar hukum dilarang di Jepang dan pelanggarannya diancam dengan hukuman penjara yang berat.
Ini hanya beberapa contoh bisnis yang dilarang atau diatur ketat di Jepang. Pemerintah Jepang memiliki regulasi yang ketat terhadap berbagai jenis bisnis untuk melindungi masyarakat dan memastikan keamanan serta kesejahteraan publik.